Citra Islam Politik

Oleh Ahmad Syafii Maarif

Sesungguhnya adalah sebuah kerugian besar bagi perjalanan demokrasi di Indonesia jika Islam politik sebagaimana yang tecermin dalam partai-partai yang berideologi atau bernuansa Islam mengalami kemunduran dramatis sejak puluhan tahun silam. Posisi puncak mereka dicapai dalam Pemilu 1955, sebuah perhelatan demokratis yang sungguh menakjubkan, dipandang dari semua sisi.

Pemilu pertama ini telah melahirkan Empat Besar: PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Masyumi dan NU plus partai-partai Islam lainnya mewakili Islam politik yang menguasai sekitar 43 persen suara di parlemen. Masyumi dipimpin oleh para intelektual Muslim, umumnya berasal dari pendidikan model Barat, sedangkan NU adalah partai para kiai yang tidak kurang gesit dan vokalnya.

Masyumi menghilang dari panggung politik pada 1960, dipukul dengan palu godam pembubaran. Dalam tenggang waktu antara 1955 s/d 1970, Indonesia kosong dari kegiatan pemilu. Baru pada 1971 di bawah kekuasaan Orba (Orde Baru), pemilu kedua dilaksanakan. Dalam pemilu kedua ini, hanya NU yang masih berjaya dengan perolehan suara lebih sedikit dari 18 persen, sedangkan partai-partai Islam lain tengah meratapi nasibnya yang dirundung malang.

Faktor utama penyebab kemunduran ini tampaknya lebih karena kegagalan menampilkan kepemimpinan yang berpengaruh secara nasional. Partai NU pun dalam perjalanan waktu tidak mampu mempertahankan kegagahannya seperti tahun 1955 dan 1971. Apalagi, setelah partai-partai politik dipaksa untuk meleburkan diri tahun 1973. NU dan partai-partai Islam lainnya, sebagian sebagai pewaris Masyumi, bergabung dalam PPP (Partai Persatuan Pembangunan).

Penggabungan yang dipaksakan ini telah semakin meremukkan kondisi internal partai. Tidak mudah menyamakan visi dan strategi partai berhadapan dengan sistem politik otoritarian. Dalam PPP, antara unsur NU dan unsur-unsur lainnya tetap saja saling mengintai dalam memperbutkan kepemimpinan pusat sampai ke daerah. Partai ini telah gagal menampilkan negarawan yang sangat diperlukan kehadirannya oleh sejarah modern Indonesia. Tidak saja PPP, PDI pun tidak berhasil mencetak negarawan yang bisa menandingi penguasa pada era itu.

Sampai dengan Pemilu 2009, citra Islam politik malah semakin pudar. Panggung politik nasional telah didominasi oleh Partai Demokrat (pendatang baru), Golkar, dan PDI P. Tetapi, orang tidak boleh salah tafsir bahwa tiga partai besar ini anti-Islam. Yang berlaku justru sebaliknya, ketiga partai arus utama ini menampakkan sikap kesantrian, setidak-tidaknya secara formal dan pragmatis.

Dengan fakta semacam ini, massa semakin bingung untuk membedakan antara Islam politik dan partai-partai lain yang tidak secara resmi mengusung simbol-simbol Islam. Memang dalam kenyataan di lapangan, kelakuan politikus dari semua partai pada semua tingkat hampir tidak ada bedanya. Nyaris seluruhnya menjadikan politik sebagai mata pencarian. Yang masih berpegang pada idealisme kepartaian jumlahnya sangat minimal, dan karena itu golongan ini tak berdaya di tengah-tengah gelombang “politik dapur” yang semakin merajalela.

Dalam pembicaraan saya dengan kelompok minoritas yang masih terdapat di berbagai partai ini, dengan jujur dikatakan bahwa untuk menggusur “politik dapur” ini tidak mudah karena mereka mewakili arus besar, sedangkan kultur amnesia rakyat banyak sangat menguntungkan posisi mereka.

Karena, sistem demokrasi di manapun di muka bumi pasti dijalankan oleh sistem multipartai. Di Indonesia sampai sekarang sistem ini telah berjalan, tetapi tujuan demokrasi untuk kesejahteraan rakyat banyak belum semakin mendekat. Pemimpin partai dengan kualitas medioker memang tidak dikader untuk membela kepentingan umum, kecuali dalam retorika politik.

Islam politik yang secara formal diwakili oleh partai-partai berideologi atau bernuansa Islam untuk tahun-tahun ke depan akan menghadapi tantangan dahsyat, internal, dan eksternal. Internal, sampai di mana mereka berhasil atau gagal menciptakan soliditas untuk menghadapi Pemilu 2014. Eksternal, partai-partai arus utama yang belum tentu juga solid adalah lawan tangguh yang sampai batas-batas yang jauh juga tidak memperlihatkan sikap fobia Islam, seperti yang terlihat dalam Pemilu 1955. Bahkan sebaliknya, simbol-simbol keislaman malah diakomodasi.

Akhirnya, jika Islam politik masih mau bertahan, demi demokrasi, jalan yang terbuka hanya satu: perbaiki kualitas kepemimpinan partai menuju posisi sosok kenegarawanan. Di luar jalan yang satu ini, di ujung lorong sana, sudah terlihat kemuraman kasat mata, jika bukan pusara masa depan sedang disiapkan oleh para politisi rabun ayam.

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: