MUKTAMAR KE-46 MUHAMMADIYAH Benci, tetapi Sangat Rindu…

Benci, tetapi sangat rindu. Begitulah hubungan Muhammadiyah dengan pemerintah. Muhammadiyah sering ”menyerang” pemerintah, tetapi di sisi lain Muhammadiyah membutuhkan pemerintah.

Kekritisan yang selama ini ditunjukkan sebagian elite Muhammadiyah terhadap pemerintah ternyata bukanlah sikap sebenarnya yang dimiliki oleh sebagian besar kader Muhammadiyah. Para kader Muhammadiyah yang bersentuhan langsung dengan umat dan mengelola banyak amal usaha Muhammadiyah justru menghendaki dekatnya hubungan Muhammadiyah dengan pemerintah.

Kemauan untuk selalu dekat dengan pemerintah itu ditunjukkan oleh para pengurus Muhammadiyah di daerah dalam sidang-sidang komisi yang digelar di arena Muktamar Ke-46 Muhammadiyah di Yogyakarta, Selasa (6/7).

Namun, para pengurus Muhammadiyah itu juga mendukung Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah periode 2005-2010 Sirajuddin Syamsuddin atau Din Syamsuddin agar kembali menduduki jabatan itu untuk lima tahun ke depan. Pilihan itu sebenarnya mengandung risiko tinggi, tetapi justru itu yang disukai pengurus Muhammadiyah di daerah.

Kritik pedas yang sering disampaikan Din dipastikan akan mengganggu hubungan Muhammadiyah dengan pemerintah dan hal itu berarti mengancam keberlangsungan amal usaha Muhammadiyah. Muhammadiyah punya kepentingan memengaruhi kebijakan pemerintah di bidang pendidikan karena itu akan berpengaruh terhadap 12.000 sekolah dan 176 perguruan tinggi. Begitu pula di bidang kesehatan, Muhammadiyah yang memiliki 345 rumah sakit merasa perlu memengaruhi kebijakan pemerintah.

Peneliti Muhammadiyah dari Universitas Nasional Kangwon, Korea Selatan, Hyung Jun-kim, melihat hal itu sebagai upaya dari kader Muhammadiyah untuk melakukan rekonsiliasi dengan pemerintah. Namun, fenomena kompromi itu juga dapat dilihat sebagai upaya warga Muhammadiyah untuk menopang dan menjaga keberlanjutan amal usaha mereka dalam berbagai bidang yang banyak tersebar di daerah.

”Kondisi ini memang janggal. Mereka (pengurus daerah) mendukung Pak Din karena sikapnya yang keras sebagai oposisi pemerintah. Namun, mereka juga mendukung pemerintah, tak mau oposisi. Sepertinya mereka ingin mendapatkan dua-duanya,” katanya.

Menurut Kim, kritik Muhammadiyah terhadap pemerintah adalah hal yang biasa sejak dulu. Namun, sikap oposisi Muhammadiyah yang sesungguhnya hanya ditunjukkan oleh Ketua PP Muhammadiyah M Amien Rais saat pemerintahan Orde Baru. Setelah itu, tidak ada lagi sikap oposisi Muhammadiyah yang sesungguhnya terhadap pemerintah, kecuali menjelang Pemilu 2009.

Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra mengatakan, dari dulu warga Muhammadiyah sebenarnya selalu ingin dekat dan memiliki hubungan yang harmonis dengan pemerintah. Bahkan, kedekatan itu sudah terjalin sejak zaman Pemerintah Kolonial Belanda agar amal usaha dan organisasi Muhammadiyah berkembang baik. Dengan aset dan amal usaha sebanyak itu, mau tidak mau Muhammadiyah memang harus dekat dengan pemerintahan.

”Sikap kritis terhadap pemerintah itu hanya ditunjukkan oleh sebagian kecil elite Muhammadiyah,” katanya.

Renggangnya hubungan antara Muhammadiyah dan pemerintah sebenarnya sama-sama merugikan bagi kedua belah pihak. Muhammadiyah adalah organisasi modern yang memiliki amal usaha terbesar di Indonesia. Amal usaha yang dilakukan Muhammadiyah mengurangi tanggung jawab negara dalam melindungi rakyatnya. Sedangkan bagi Muhammadiyah, jauhnya hubungan itu bisa membuat banyak warga Muhammadiyah tak diikutsertakan dalam program-program pemerintah yang menopang jalannya amal usaha pemerintah.

Dukungan pengurus Muhammadiyah terhadap Din dinilai Azyumardi lebih karena pertimbangan rasional kader-kader Muhammadiyah yang umumnya memiliki pendidikan tinggi demi kebaikan Muhammadiyah ke depan, bukan pertimbangan emosional yang lebih mengedepankan individu. Din dianggap lebih lengkap dibandingkan calon-calon lain, baik dalam penguasaan bahasa asing, kemampuan agama, kedekatan dengan pengurus daerah, maupun jaringan nasional dan internasional di luar Muhammadiyah.

Ubah gaya kritik

Namun, demi keberlangsungan amal usaha Muhammadiyah ke depan, Azyumardi menyarankan agar Din mengubah gaya kritiknya kepada pemerintah sehingga tidak terkesan kritik personal ataupun bersikap oposisi terhadap pemerintah. Kritik tetap dapat disampaikan, tetapi juga diikuti dengan dialog dan lobi untuk memberikan solusi terbaik bagi lembaga yang dikritik.

”Itu jauh lebih produktif dan bermanfaat bagi Muhammadiyah,” katanya.

Demi kepentingan warga Muhammadiyah, Azyumardi menyarankan agar Din melakukan reorientasi dalam menyampaikan kritiknya terhadap pemerintah. Kritik harus disampaikan dalam kerangka kekuatan masyarakat sipil yang menjadi mitra kritis pemerintah. Din harus mampu menjembatani kepentingan warga Muhammadiyah dengan pemerintah.

Sementara Din beberapa kali menegaskan, Muhammadiyah membangun hubungan proporsional dengan pemerintah. Hal itu dikarenakan Muhammadiyah dan pemerintah saling membutuhkan. Model relasi yang dikembangkan Muhammadiyah adalah loyal kritis. Muhammadiyah akan selalu loyal dengan negara dan pemerintah, siapa pun presidennya. Muhammadiyah siap menjadi yang terdepan mendukung setiap kebijakan pemerintah yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Sebaliknya, Muhammadiyah tidak segan-segan melakukan kritik pada setiap kebijakan pemerintah yang mengarah pada keburukan.

(Anita Yossihara/M Zaid Wahyudi)

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: