PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS RANTING DAN MASJID Program Pemberdayaan Masyarakat model Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) di Pekalongan dan sekitarnya *)

Oleh : Achmad Su’ud **)
I. LATAR BELAKANG.
Tidak dapat dipungkiri bahwa jumlah orang miskin yang nota bene
adalah pemeluk agama Islam, baik yang ada di lingkungan persyarikatan
Muhammadiyah maupun yang tersebar di masyarakat umum jumlahnya
masih cukup banyak. Mereka perlu mendapatkan perhatian dari berbagai
pihak tidak saja oleh pemerintah tapi juga oleh persyarikatan
Muhammadiyah agar mereka memperoleh jalan keluar dari
ketidakberdayaan ekonomi. Salah satu cara yang mungkin dilakukan adalah
memberikan akses permodalan yang dibutuhkan mereka secara luas, mudah
dan murah.
Akses terhadap permodalan ini sangat diperlukan karena pada
umumnya kegiatan usaha mereka tidak bankable. Mereka biasanya
mengalami kesulitan untuk memperoleh fasilitas kredit dari lembaga
perbankan. Hal itu, antara lain disebabkan oleh ketidakmampuan mereka
untuk memenuhi persyaratan teknis perbankan, seperti menyediakan
collateral yang memadai, serta perijinan usaha guna mendukung fasilitas
kredit yang diminta. Ketidakmampuan untuk memenuhi persyaratan
tersebut akan menggiring mereka dengan terpaksa mencari alternatif
permodalan dari sumber-sumber informal yang relatif mudah namun
berbiaya tinggi. Dengan demikian keuntungan yang mereka peroleh hanya
cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga peluang untuk
melakukan usaha pemupukan modal nyaris tertutup. Akibatnya, mereka
terjebak dalam kondisi ketidakberdayaan secara permanen.
Di pihak lain, lembaga perbankan sendiri pada kenyataannya juga tidak
dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan modal golongan ekonomi
lemah, karena berdasarkan pertimbangan efisiensi tidak mungkin lembaga
perbankan akan membuka kantor pelayanan yang bisa menjangkau ke
seluruh pelosok di mana mereka berada. Di samping itu, lembaga perbankan
juga akan mengalami kesulitan dalam melayani mereka karena kecilnya
skala kredit, serta jumlahnya yang sangat besar dan menyebar.
*) Disampaikan pada Seminar dan Lokakarya Nasional Pra-Muktamar Satu Abad
Muhammadiyah ”Revitalisasi Gerakan Muhammadiyah Bidang Ekonomi dan
Pemberdayaan Masyarakat”, Yogyakarta, 6 – 7 Februari 2010.
**) Manager Pusat BTM Jawa Tengah dan Sekretaris Induk Koperasi Syariah BTM.
Sementara itu, penyaluran kredit program skala kecil secara massal
juga tidak bisa diandalkan sebagai model pembiayaan untuk seluruh usaha
mikro di masa depan, karena pada program tersebut volume dana yang
tersalur relatif kecil dibandingkan dengan jumlah pengusaha mikro yang
ada, jenis usaha mikro yang sangat beragam dan prospek serta dinamika
jenis usaha yang diprogramkan seringkali berubah lebih cepat dari pada
perubahan kebijakan kredit yang diberlakukan, sehingga resiko kredit
menjadi besar dan secara empiris kinerjanya dalam pengembalian kredit
dan penguatan lembaga keuangan lokal tidak dapat diandalkan.
Bertolak dari fenomena di atas, maka untuk mengangkat golongan
ekonomi lemah diperlukan lembaga keuangan alternatif yang dapat
memberikan pelayanan dalam penyediaan modal secara fleksibel dan dapat
diakses secara mudah dengan biaya relatif murah, sehingga memungkinkan
mereka dapat menyisihkan sebagian keuntungannya untuk menghimpun
permodalan yang pada gilirannya nanti diharapkan mereka menjadi berdaya.
BTM sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki visi
sebagai lembaga tajdid dan pemberdayaan ekonomi ummat, serta
mempunyai misi mewujudkan gerakan dakwah di bidang ekonomi serta
mengembangkan dan memberdayakan potensi ekonomi ummat harus
bertindak responsif terhadap usaha pemberdayaan golongan masyarakat
yang tidak beruntung tersebut sesuai dengan kemampuan yang dimiliki BTM,
baik secara finansial, personal maupun manajemen.
Sebagai Amal Usaha Muhammadiyah yang bergerak di bidang ekonomi,
kegiatan usaha BTM adalah menjembatani kepentingan masyarakat yang
memiliki kelebihan likuiditas dengan mereka yang membutuhkan likuiditas.
Keberadaan BTM diharapkan dapat menjadi pusat pengelolaan keuangan
Muhammadiyah dan bagian dari ujung tombak dakwah bil khaal
Muhammadiyah. Berdasarkan Rakernas BTM III tahun 2007, Badan Hukum
BTM adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dengan leveling Primer di
tingkat PCM/PDM, Pusat di tingkat PWM, dan Induk di tingkat PPM. Seluruh
warga Muhammadiyah diharapkan dapat menjadi Anggota di tingkat Primer.
Guna mendukung perkembangan BTM, perlu adanya standarisasi dan
supervisi dari Pusat BTM dan Induk BTM tentang manajemen dan kesehatan.
Ke depan Pusat BTM dan Induk BTM diharapkan dapat memiliki BPRS dan
Bank Syariah.
Selain menjalankan kegiatan bisnis yang bersifat komersial, BTM juga
harus mengembangkan kepeduliannya terhadap mereka yang tidak
beruntung secara ekonomi dengan mengalokasikan sebagian pembiayaan
yang disalurkan untuk pinjaman kebajikan atau Qardhul Hasan.
II. MODEL PROGRAM PEMBERDAYAAN.
1. Penyaluran pinjaman Qordhul Hasan dengan berbasis Ranting dan masjid
dengan penerima pinjaman merupakan komunitas yang ada di sekitar
Ranting atau masjid di wilayah PCM.
2. Jumlah dana yang disalurkan untuk Qordhul Hasan sebesar 5 % dari
portofolio pembiayaan BTM.
3. Tiap Ranting atau masjid dialokasikan minimal 30 orang pemanfaat.
4. Dibuat sistem kelompok dengan mekanisme tanggung renteng.
5. Bagi yang telah mandiri dan membutuhkan modal yang semakin besar
diarahkan untuk dapat memanfaatkan fasilitas pembiayaan komersial
dari BTM.
III. SASARAN PROGRAM.
1. Warga Muhammadiyah utamanya yang memiliki Kartu Tanda Anggota.
2. Simpatisan Muhammadiyah yang secara intensif terlibat dalam berbagai
kegiatan Muhammadiyah.
3. Warga dan simpatisan Muhammadiyah yang memiliki usaha mikro.
IV. TUJUAN PENGGUNAAN
1. Untuk kebutuhan modal usaha yaitu modal kerja maupun pembelian
peralatan kerja.
2. Untuk kebutuhan biaya pendidikan.
3. Untuk kebutuhan biaya pengobatan.
4. Dana talangan untuk perbaikan sarana dan prasarana Amal Usaha
Muhammadiyah.
V. SISTEM DAN PROSEDUR.
1. Syarat
a. Memiliki kebutuhan sebagaimana tujuan program di atas
b. Warga Muhammadiyah atau simpatisan yang dibuktikan dengan copy
Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah ( KTA ).
c. Tidak memiliki pinjaman di lembaga lain.
d. Kartu Tanda Penduduk ( KTP ).
e. Surat rekomendasi dari Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM)
f. Surat pernyataan jaminan dari PRM atau anggota KJKS BTM.
2. Prosedur
a. Mengajukan permohonan kepada KJKS BTM lewat bagian pelayanan
(cutomer sevice) atau koordinator di Ranting yang bersangkutan.
b. Persetujuan dan Pencairan pinjaman dilakukan setelah pemohon
setuju atas persyaratan sbb :
1) Menyetujui berbagai persyaratan yang ditentukan, seperti aktif
dalam kegiatan kelompok pengajian, jangka waktu pembiayaan
dan besarnya angsuran.
2) Bersedia membayar kembali secara teratur sesuai perjanjian.
3) Bersedia membuka tabungan di KJKS BTM sebagai cadangan
pemupukan modal yang bersangkutan.
VI. PENGELOLAAN
1. Prinsip pengelolaan Qordhul Hasan berbasis Ranting dan Masjid adalah
merupakan kolaborasi antara KJKS BTM dengan PCM beserta PRM
2. Semua karyawan KJKS BTM bertindak sebagai Account Officer Pinjaman
Qordul Hasan Berbasis Ranting dan Masjid.
3. Analisis / verivikasi dilakukan oleh Account Officer yang berlokasi di
sekitar masjid pemohon
4. Angsuran dapat dilakukan melalui kantor KJKS BTM atau lewat
koordinator di Ranting atau melalui Account Officer yang menjadi
pengelola program untuk yang bersangkutan.
5. Bila terjadi ketidaklancaran pembayaran, maka PRM akan ikut
mengusahakan penagihannya.
6. Bila yang bersangkutan benar-benar tidak mampu membayar, maka
Baitul Maal Muhammadiyah / Lazismuh akan memberi zakat kepada yang
bersangkutan untuk membayar pinjaman Qardhul Hasan kepada KJKS
BTM.
VII. DUKUNGAN PENSUKSESAN PROGRAM
1. PCM dan KJKS BTM akan melakukan sosialisasi program di PRM yang
menjadi wilayah program.
2. PCM dan PRM harus melakukan pemantauan secara rutin sebagai usaha
pembinaan warganya dalam rangka dakwah bil khaal.
3. KJKS BTM bersama PCM dan PRM akan melakukan evaluasi dan
pembinaan secara rutin (bulanan)
VIII. PROFIL BTM
Di Pekalongan dan sekitarnya, sekarang ini terdapat 20 BTM : 1 BTM
Sekunder (Pusat BTM Jawa Tengah) dan 19 BTM Primer, yaitu 11 BTM di
Kabupaten Pekalongan (BTM Wiradesa, BTM Wuled, BTM Kajen, BTM Doro,
BTM Karanganyar, BTM Talun, BTM Kedungwuni, BTM Kesesi, BTM Bojong,
BTM Sragi dan BTM Bligo), 3 BTM di Kabupaten Pemalang (BTM Comal, BTM
Ulujami dan BTM Pemalang), 2 BTM di Kabupaten Banjarnegara (BTM
Kalibening dan BTM Punggelan), 2 BTM di Kabupaten Batang (BTM Batang
dan BTM Bandar), serta 1 BTM di Kota Pekalongan (BTM Kota Pekalongan).
Posisi keuangan ke 20 BTM per akhir tahun 2009 adalah sebagai berikut
1. Total Asset : Rp 80.480.742.842,00
2. Pembiayaan yang Disalurkan : Rp 53,247.602.234,00
3. Tabungan : Rp 41,307.869.335,00
4. Simpanan Berjangka : Rp 13,839.653.000,00
5. Pinjaman yang Diterima : Rp 14,225.875.055,00
7. Sisa Hasil Usaha : Rp 1,265.761.575,00
Curriculum Vitae
N a m a : Drs.Achmad Su’ud
Tempat & tanggal lahir : Pekalongan, 27 Pebruari 1961.
Alamat Rumah : Kauman RT 09 RW 05, Wiradesa, Pekalongan.
Telepon (0285) 7927882.
e-mail : suudbtm@yahoo.com
Pendidikan terakhir : S1 (Sarjana Syariah IAIN Walisongo Semarang)
Mahasiswa S2 (Magister Ekonomi Manajemen UNSOED,
sedang menulis tesis tentang Co-branding)
Pekerjaan : Swasta.
Staf Pengajar STIE Muhammadiyah Pekalongan.
Fakultas Ekonomi Universitas Pekalongan.
Jabatan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah :
1. Manager Primer KJKS BTM Wiradesa.
2. Manager Pusat BTM Jawa Tengah.
3. Pengurus Induk Koperasi Syariah BTM sebagain Sekretaris.

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: