Diusulkan Dibalik, Musyawarah Ranting Mendahului Muktamar

bs

Yogyakarta – Hari ketiga  Ramadhan PP Muhammadiyah diwarnai usulan-usulan menarik dari pembicara yang hadir. Salah satu usulan itu adalah pembalikan permusyawaratan di Muhammadiyah, dimana musyawarah pimpinan yang lebih rendah didahulukan dibanding musyawarah pada pimpinan diatasnya.  “Agar yang mengikuti Muktamar adalah pimpinan yang aktif lima tahun berikutnya, bukan yang akan lengser”terang Busro Muqoddas, sosok yang dikenal sebagai ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Desa Nitikan, di Yogyakarta yang saat ini menjadi ketua Komisi Yudisial.

Menurut Busro didepan peserta pengajian, sabtu (29/08/2009), di kampus UM Yogyakarta, argumentasi lainnya adalah agar hasil laporan, evaluasi dan program Pimpinan Ranting, Pimpinan Cabang, Pimpinan Daerah dan Pimpinan Wilayah dijadikan salah satu acuan utama untuk bahan kajian Muktamar. “Model ini merupakan pembalikan dari model konvensional selama ini, yang ditandai dengan kurangnya rancangan keputusan Muktamar yang sesuai dengan kondisi akar rumput” lanjut Busro yang sempat menjadi Ketua Badan Pembinaan Kader (BPK)  PP Muhammadiyah ini.

Usulan ini menurut Busro sebenarnya sudah mengemuka sejak Muktamar Malang, yang merupakan buah pikiran dari diskusi informal hari Rabu yang dikelola kader-kader Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) yang kemudian disebut sebagai “Majelis Reboan”. Konsekuensinya adalah merubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perrsyarikatan.

Selain usulan di atas, Busro yang dimasa mudanya menjadi Ketua PP IPM ini  mengusulkan beberapa  usulan dalam acara tersebut, seperti menjadikan program pemberdayaan masyarakat dan ummat dibidang poleksosbudhankam sebagai agenda utama jangka menengah – minimal sepuluh tahun, merumuskan pemikiran akademik untuk merespon hasil pemberdayaan diatas dalam bentuk teori Muhammadiyah tentang “Paradigma Negara dan Kebijakan Negara Dalam Bingkai Negara Hukum Menuju Masyarakat Madani”, perumusan kembali konsep ideologi  politik organisasi (Idiopolitor), dan  pada bidang pendidikan dan amal usaha perlu adanya penegasan paradigma, kriteria, evaluasi dan pengangkatan SDM Dosen dan Guru serta pengelola amal usaha.

Diakhir diskusi, Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir sempat berseloroh menanggapi pernyataan Busro bahwa usulan-usulan diatas hanya usulan dari ketua Pimpinan Ranting  Nitikan semata. “Pak busro ini memang ketua ranting, namun (ibarat pendekar) sabuknya sudah melebihi PP Muhammadiyah, maka mari kita masukkan saja beliau ke PP Muhammadiyah” kata Haedar diikuti tepuk tangan dan gelak tawa peserta pengajian. (arif).

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: