Muhammadiyah sudah mengalami banyak peristiwa politik dan pergantian kekuasaan di Indonesia termasuk 13 kali pemilihan kepala daerah di Pekalongan. Muhammadiyah tetap eksis karena bisa lentur dan akomodatif dengan perubahan. Untuk itu, dia minta kepada warga Muhammadiyah untuk tidak kagetan jika ada perubahan. Muhammadiyah, tambah dia, tidak ke mana-mana namun ada di mana-mana. ”Untuk pilkada, Muhammadiyah benar-benar netral!” tandasnya.

Muhammadiyah hanya bisa mendoakan semoga pilkada berjalan  aman, tertib, lancar dan terpilih pimpinan yang baik. ”Mereka yang terpilih yang penting tidak melupakan Muhammadiyah,” kelakarnya disambut tawa peserta yang menghadiri pengajian dan pelantikan PDM di Gedung Dakwah.

Warga Muhammadiyah yang ingin menggunakan hak pilih dipersilakan memilih pada 1 Mei. Setelah itu diminta kembali  lagi ke tenda besar Muhammadiyah. ”Saya sering ditanya Pilkada gimana pak?Saya jawab saja ya gak gimana-gimana. Pokoknya Muhammadiyah netral,” tegasnya.(G16-45)

 

1

KOMPAS/IWAN SETIYAWAN

Murid-murid SMP Muhammadiyah 1 Simpon berbusana pakaian adat Nusantara saat mengikuti pawai menyambut Satu Abad Muhammadiyah di Kota Solo, Jawa Tengah, Senin (14/6). Pawai yang diikuti ribuan pelajar sekolah Muhammadiyah se-Solo itu juga untuk menyemarakkan persiapan Muktamar Ke-46 Muhammadiyah yang akan digelar pada bulan Juli di Yogyakarta.

TERKAIT:

• Muhammadiyah Jaga Netralitas atas Parpol
• Muhammadiyah Tak Campuri Urusan Muchdi
• Tanpa Perempuan, Muhammadiyah Mundur
• Muhammadiyah Tak Lupakan Perempuan
• Rahasia Satu Abad Muhammadiyah

JAKARTA, KOMPAS.com — Peneliti Senior Lembaga Survei Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan, warga Muhammadiyah relatif otonom (mandiri) dari elite politik dalam menentukan pilihan politiknya. “Salah kaprah kalau kemudian elite politik mengira dengan menguasai elite Muhammadiyah kemudian bisa mempengaruhi pilihan warga Muhammadiyah. Warga Muhammadiyah ini sudah dewasa dan sudah lama tidak memiliki afiliasi (keterkaitan) terhadap pilihan politik elitenya,” katanya di Jakarta, Senin (5/7/2010).

Menurut dia, siapa pun yang menjadi pimpinan Muhammadiyah harus menyadari bahwa selama ini Muhammadiyah telah melakukan politik tingkat tinggi. “Di mana Muhammadiyah mampu menjelma menjadi ormas yang dewasa dan tetap sebagai payung bersama partai politik,” katanya.

Ia mencontohkan, pada Pemilu Presiden 2009, Ketua Muhammadiyah Din Syamsuddin pada waktu itu secara tidak langsung menjadi juru bicara pasangan calon Jusuf Kalla-Wiranto saat itu. “Namun hasilnya, menurut survei LSI, 58 persen suara dari warga Muhammadiyah memilih SBY-Boediono dan hanya 18 persen yang memilih JK-Wiranto, sisanya memilih Mega-Prabowo,” katanya.

Contoh lainnya, tidak semua warga Muhammadiyah ternyata memilih Partai Amanat Nasional meskipun partai tersebut didirikan oleh tokoh Muhammadiyah. “Begitu pula dengan munculnya Partai Matahari Bangsa (PMB) yang didirikan para tokoh muda Muhammadiyah pada Pemilu 2009,” kata Burhanuddin. Partai ini bahkan tenggelam dan tidak meraih satu kursi pun di DPR.

Ia mengatakan, kedewasaan Muhammadiyah juga terlihat dari banyaknya tokoh yang berkiprah di berbagai partai politik, seperti PAN, PKS, dan Golkar.

Menurut dia, kemandirian dari elite politik tersebut menguntungkan organisasi Muhammadiyah dalam berkiprah. “Perseteruan ataupun persengketaan elite politik dan tarik-menarik di ranah politik tidak mempengaruhi organisasi Muhammadiyah,” katanya.

Kim Hyung-Jun

KOMPAS.com — Umumnya, orang asing berpendapat bahwa Indonesia adalah negara yang kurang demokratis. Kekuasaan Soeharto menjadi alasan utama yang melahirkan pandangan tersebut. Walaupun Orde Baru sudah diganti, pandangan itu sulit diubah karena masih maraknya unsur-unsur yang tidak sejalan dengan dasar demokrasi.

Politik uang, korupsi, kolusi, penyelewengan oleh pemimpin pemerintah, kurang adanya sistem yang merepresentasikan aspirasi rakyat, dan lain-lain menguatkan kesan bahwa demokrasi di Indonesia lebih mengarah ke prosedural, sementara demokrasi praktis (riil) belum dapat tercapai.

Kesan itu kemudian membawa pertanyaan yang rumit, yaitu apakah demokrasi pernah dijalankan di Indonesia selama ini? Jika memikirkan soal itu, maka kemudian muncullah pertanyaan yang bersifat kolonial: apakah kultur dan sifat masyarakat Indonesia memang kurang cocok dengan demokrasi? Jawabannya ”jelas tidak” meskipun sulit dibantah bahwa bukti nyata yang menunjukkan adanya demokrasi riil susah ditemukan di buku-buku sejarah ataupun buku-buku sosial-politik.

Seandainya saya memilih organisasi keagamaan lain sebagai obyek penelitian, citra buruk tentang demokrasi Indonesia belum berubah. Akan tetapi, saya sempat melakukan penelitian tentang Muhammadiyah dan pengalaman ini mengubah pandangan secara drastis, yang dapat disebut paradigm shift: ternyata di Indonesia ada tradisi demokrasi yang praktis dan riil.

Tradisi demokrasi

Selama berpartisipasi dan terlibat dalam aktivitas-aktivitas Muhammadiyah, saya menemukan tradisi demokrasi yang berjalan sehari-hari. Secara lebih rinci, saya menyaksikan adanya tradisi berdiskusi secara terbuka dan sopan, tradisi memperdebatkan isu-isu berdasarkan rasionalitas, tradisi menghargai pendapat orang lain, tradisi tidak mengasingkan dan memusuhi orang yang berpendapat lain, tradisi mencari jalan keluar dengan cara damai dan yang dapat disetujui oleh semua pihak, dan tradisi menerima apa yang sudah diputuskan oleh musyawarah.

Pertama-tama saya tidak begitu rela menerima hasil pengamatan di atas sebab menurut pikiran saya, Muhammadiyah merupakan bagian dari Indonesia sehingga kurang wajarlah bahwa warga Muhammadiyah mampu menjalankan praktik- praktik demokrasi. Saya pernah mencurigai adanya unsur ”sandiwara”, yaitu aktivis Muhammadiyah pura-pura melakukan tindakan demokratis untuk memberi kesan baik kepada peneliti asing. Akan tetapi, bukankah kepura-puraan tidak dapat diteruskan selama beberapa minggu, apalagi beberapa bulan? Akhirnya, saya mulai menerima apa yang saya saksikan. Agaknya, saya menemukan satu pola, democracy at the grass-root level yang dicari oleh aktivis-aktivis yang berkiprah pada empowerment of the people.

Kemudian, muncul pertanyaan, bagaimana Muhammadiyah mampu membangun dan memelihara tradisi demokrasi di dalam suasana politik nasional yang kurang kondusif? Ada beberapa alasan yang saya temui dan dua alasan yang menonjol, yaitu egalitarianisme dan otonomi.

Islam mengajarkan bahwa derajat manusia sama meskipun ajaran itu sulit dijalankan. Sering terjadi seseorang dianggap mempunyai derajat yang lebih tinggi sehingga ia harus dihormati dan ”disakralkan”. Akan tetapi, praktik semacam itu tidak dianjurkan, malah dikritik keras oleh Muhammadiyah. Hal itu dapat dibuktikan dengan sikap Muhammadiyah terhadap pendirinya, KHA Dahlan. Suatu saat ketika rapat berlangsung, sesudah wafatnya beliau, ketua yang baru saja dilantik mengemukakan bahwa warga Muhammadiyah harus lebih dari beliau dan menjalankan programnya bukan demi beliau, melainkan demi Allah. Generasi berikutnya menghargai amal perjuangan KHA Dahlan, tetapi tidak pernah mengultuskannya.

Dengan adanya egalitarianisme, tidak sulit menyaksikan pimpinan dan anggota duduk berdampingan, bergurau, makan, dan berdebat bersama. Pendapat yang sering dikemukakan oleh pimpinan juga memperlihatkan sikap serupa. Mereka berpendapat bahwa anggota Muhammadiyah cukup pintar sehingga tidak usah dibina secara langsung dan intensif. Tugas pimpinan adalah mengarahkan dan mengoordinasikan programnya, sementara soal pelaksanaannya diserahkan kepada setiap anggota. Sikap seperti itu kemudian melahirkan dan memperkuat suasana yang kondusif untuk mempraktikkan riil demokrasi.

Otonomi

Alasan kedua yang memperkuatkan demokrasi di Muhammadiyah adalah otonomi. Pimpinan di tingkat wilayah sampai ranting mempunyai wewenang untuk menerjemahkan apa yang digarisbawahi oleh pimpinan pusat. Organisasi otonom seperti Aisyiyah dapat menjalankan programnya sendiri-sendiri sepanjang tidak menyimpang dari anggaran dasar. Amal usaha diberi otorita untuk mengatur kegiatannya masing-masing sesuai dengan kondisi dan kemampuannya.

Efek penting dari otonomi adalah bahwa kekuatan organisasi susah disentralisasi pada sekelompok pemimpin. Hal itu dapat terbukti dengan adanya jargon yang kadang dilontarkan oleh aktivisnya, yaitu bahwa ”tanpa pimpinan pusat pun Muhammadiyah tetap berjalan”. Otonomi seperti ini juga mengakibatkan fenomena yang cukup aneh bagi orang luar, yaitu ”atasannya” meminta bantuan kepada ”bawahannya” untuk mencukupi keperluan operasional organisasi. Tanpa adanya pimpinan yang dapat memonopoli sumber daya manusia ataupun sumber finansial dan ideologi, suasana yang kondusif untuk berjalannya demokrasi tetap dijaga.

Otonomi juga mempunyai efek yang penting, yaitu kegiatan Muhammadiyah dilaksanakan sesuai dengan konteks di masing-masing tempat sehingga kemajemukan dapat dilindungi. Hal itu membawa dampak positif terhadap demokrasi karena keberadaan perbedaan dapat diakui dan dihargai.

Menjelang Muktamar, banyak orang menanyakan rahasia yang memungkinkan eksisnya Muhammadiyah selama seratus tahun. Bagi saya, rahasia itu adalah demokrasi berdasarkan egalitarianisme dan otonomi. Ketika menyampaikan kesimpulan seperti ini, agaknya muncul rasa yang kurang puas dan mantap karena uraian tersebut tidak menggunakan konsep atau teori yang canggih dan fashionable. Semua orang mudah mengatakan bahwa demokrasi itu penting bagi segala bentuk organisasi modern. Akan tetapi, hal yang unik di Muhammadiyah adalah bahwa prinsip dasar tersebut dapat dilaksanakan.

Dengan tinjauan seperti itu, saya menyimpulkan bahwa sebenarnya tidak ada rahasia yang susah dipahami di balik satu abad Muhammadiyah. Apa yang berada di baliknya adalah hal yang mendasar, yaitu tradisi demokrasi, egalitarianisme, serta otonomi yang dijaga dan dilaksanakan oleh warga Muhammadiyah.

Kim Hyung-Jun Profesor Antropologi Budaya Kangwon National University, Korea Selatan

 

1

KOMPAS/IWAN SETIYAWAN

Murid-murid SMP Muhammadiyah 1 Simpon berbusana pakaian adat Nusantara saat mengikuti pawai menyambut Satu Abad Muhammadiyah di Kota Solo, Jawa Tengah, Senin (14/6). Pawai yang diikuti ribuan pelajar sekolah Muhammadiyah se-Solo itu juga untuk menyemarakkan persiapan Muktamar Ke-46 Muhammadiyah yang akan digelar pada bulan Juli di Yogyakarta.

Oleh Edy M. Ya`kub

Tidak seperti halnya dengan Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah merupakan persyarikatan yang tidak pernah terlibat langsung dengan politik praktis.

Kalau NU pernah menjadi partai politik yakni Partai NU (1955), maka Muhammadiyah tidak pernah mengalaminya, kecuali empat model “pernikahan” dengan parpol.

Persyarikatan yang didirikan di kampung Kauman, Yogyakarta pada 18 November 1912 atau bertepatan dengan 8 Dzulhijah 1330 Hijriah itu pernah melakukan “pernikahan resmi” dengan parpol ketika menjadi anggota istimewa dari Masyumi.

Namun, gerakan Islam modernis yang didirikan KH Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis itu juga pernah melakukan “pernikahan siri” dengan parpol ketika pendirian Parmusi (Tanwir Ponorogo).

Selain itu, Muhammadiyah pernah melakukan “nikah mut`ah (kontrak)” ketika sebagian pengurusnya terlibat dalam pendirian PAN, tapi akhirnya ditinggalkan parpol bentukan Amien Rais itu.

Model paling akhir justru bukan “pernikahan”, melainkan “perceraian” organisasi pemurnian dan pembaruan Islam itu dengan parpol sebagaimana dirumuskan dalam Tanwir Denpasar (2001).

“Relasi Muhammadiyah dengan parpol itu sebenarnya sudah cukup jelas, karena Muhammadiyah secara historis tidak boleh berpolitik praktis,” kata Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Din Syamsudin, di Surabaya (16/3/2010).

Setelah menjadi pembicara utama dalam seminar pramuktamar di Gedung PW Muhammadiyah Jatim, ia mengatakan Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah itu mencakup seluruh bidang kehidupan, termasuk politik.

“Tapi, politik dan partai politik itu berbeda. Sejak sidang tanwir di Denpasar pada tahun 2001, Muhammadiyah bertekad mengintensifkan politik kebangsaan, sehingga Muhammadiyah tetap terlibat dalam politik,” katanya.

Sedari Sidang Tanwir Denpasar itu, Muhammadiyah sudah memutuskan tidak ada hubungan struktural dan afiliasi dengan parpol mana pun.

“Masalahnya, memang terletak pada penerapan terkait era sekarang yang bersifat multipartai. Ada yang berharap netralitas Muhammadiyah itu pasif, tapi kita sudah sepakat dengan netralitas aktif,” katanya.

Dalam netralitas aktif itu, katanya, Muhammadiyah akan ke mana-mana, sehingga keterlibatan warga Muhammadiyah dalam politik praktis akan ada di PAN, PMB, PPP, Golkar, PDIP, Partai Demokrat, dan sebagainya.

“Jadi, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam tidak mungkin untuk tidak berpolitik, karena Islam juga mengatur segala aspek kehidupan, termasuk politik, tapi khusus politik praktis akan ke mana-mana,” katanya.

Amar makruf nahi munkar
Secara historis, politik yang melekat pada Muhammadiyah adalah politik kebangsaan yang sering disebut dengan politik “amar makruf nahi munkar” (mengajak ke kebaikan dan mencegah kemungkaran).

Bahkan, para pemimpin terdahulu di Muhammadiyah sangat aktif berpolitik seperti KH Ahmad Dahlan di Budi Utomo atau KH Mas Mansur dalam BPUPKI.

“Artinya, Muhammadiyah itu tidak segan-segan menjadi pengeritik paling depan jika pemerintah bertindak salah, tapi Muhammadiyah juga akan menjadi pendukung terdepan jika pemerintah memang benar,” kata Din Syamsudin.

Oleh karena itu, katanya, Muktamar Satu Abad di Yogyakarta akan menjadi pertaruhan gerakan penjaga “perjalanan” sejarah bangsa itu dalam memberikan sumbangsih untuk bangsa dan negara.

Pandangan senada diungkapkan Ketua Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh (LAZIS) PP Muhammadiyah, Hajriyanto Y. Tohari, yang juga salah seorang politikus Muhammadiyah.

“Secara organisasional, Muhammadiyah memang menyatakan dirinya sebagai tidak memiliki afiliasi politik dengan partai politik mana pun, tidak berpolitik praktis, dan membebaskan warganya untuk memilih dalam pemilihan umum atau pilkada,” katanya.

Masalah itu sudah selesai dan sudah berjalan bertahun-tahun, sehingga tidak ada seorang pun warga atau aktivis Muhammadiyah yang menyatakan keinginan untuk mengubahnya dalam Muktamar ke-46 di Yogyakarta pada 3-8 Juli 2010.

“Parpol itu sangat penting dan strategis, termasuk untuk menegakkan dakwah Islam melalui tangan negara, tapi wilayah yang penting itu sengaja tidak dipilih oleh Muhammadiyah yang sejak kelahirannya telah memosisikan diri sebagai gerakan Islam nonpolitik,” katanya.

Hal itu, katanya, karena Muhammadiyah menyadari bahwa persentuhan dengan dunia politik itu cukup rumit.

“Sekali melibatkan diri dalam pergumulan politik kekuasaan, ketika itu pula centang-perenang dan konflik di dalam maupun keluar akan terjadi, yang pada akhirnya membuat gerakan Islam ini kehilangan kepribadian,” katanya.

Namun, katanya, Muhammadiyah tidak boleh alergi dengan politik atau kekuasaan.

“Yang perlu dijaga hanyalah bagaimana agar kita tidak terjebak oleh isu-isu politik praktis yang tidak menguntungkan. Berpikir strategis dalam rangka menatap masa depan,” katanya.

Agaknya, watak persyarikatan Muhammadiyah dalam relasi dengan politik adalah “amar makruf nahi munkar” yakni tidak berpolitik praktis, tapi berperan kritis dalam perpolitikan nasional.

 

1

Asep Saefudin PhD *)

Sebagai orang yang pernah menimba ilmu agama di Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Muhammadiyah dan alumnus SD Muhammadiyah di Garut (1964-1969), saya tertarik melihat film Sang Pencerah (SP) garapan Hanung Bramantyo. Sineas muda yang juga menggarap AAC (Ayat Ayat Cinta) ini memang patut diacungi jempol.

Muhammadiyah sejak pendiriannya memang didedikasikan untuk dunia pendidikan dan kesehatan. Jadi, wajar kalau saat ini kita temukan pendidikan dasar, menengah dan tinggi Muhammadiyah di Nusantara ini. Dan di kompleks pendidikan Muhammadiyah itu selalu ada BKIA (Balai Kesehatan Ibu dan Anak) dan PA (Panti Asuhan).

Secara keseluruhan film SP itu sangat bagus ditinjau dari segi kandungan, alur cerita, seni penataan musik, dan segi perfilman lainnya. Paling tidak, sebagai orang awam-film, saya dapat menikmati nonton film SP, mampu memberikan atensi terhadap film tersebut, duduk dengan tenang.

Muhammad Darwis (nama KH Ahmad Dahlan) sebelum ke Mekkah) selalu bertanya di dalam hatinya. Mengapa agama yang diyakininya sebagai rahmatan lilalamin (rahmat atau kebaikan bagi seluruh alam) justru tidak nampak.

Secara fakta banyak sekali masyarakat yang terlantar dan seakan-akan dibiarkan oleh para pemuka agama. Orang-orang miskin dibiarkan melarat seakan sudah menjadi takdir mereka, nyata-nyata di hadapan masjid. Kesehatan masyarakat sangat rapuh. Tidak ada yang tergerak hatinya untuk memperbaiki hidup dan kehidupan mereka.

Para pemuka agama dan pengikutnya tidak terusik dan sibuk dengan ritual keagamaan. Setiap hari mereka sholat berjamaah, sementara masyarakat miskin di sekitar masjid sudah kehilangan harapan hidup. Situasi demikian kontras, dan dari hari ke hari semakin banyak jumlah.

Pemahaman agama juga bercampur aduk dengan kepercayaan mistik berlebih-lebihan. Sesajen berbagai jenis makanan terbuang begitu saja. Sangat mubah. Upacara tahlilan sangat berlebihan. Bahkan mereka yang sudah kehilangan saudaranya juga harus melaksanakan tahlilan yang overdosis, membuat masyarakat menjadi sedih lahir dan batin.

Masyarakat menganggap bahwa tahlilan adalah kewajiban agama. Darwis merasa yakin bahwa ini bukan esensi beragama. Pasti ada kesalahan pemahaman terhadap agama yang sebenarnya untuk rahmatan lilalamin.

Bila sebuah kebiasaan lalu dibungkus dengan kepercayaan sebagai sesuatu yang sakral, maka kebiasaan itu dianggap sebuah kebenaran. Keluar dari kebiasaan itu berarti pelanggaran.

Orang lain akan menganggap mereka yang tidak sama kebiasaannya bukanlah kelompoknya, bukan orang-orang beriman alias kafir. Situasi ini dimanfaatkan oleh penguasa (penjajah), bila menguntungkan maka akan diteruskan dan dilindungi seolah-olah inilah ajaran Tuhan yang wajib ditaati.

Bila kebiasaan ini mengusik kenikmatan atasan (pemimpin umat, pemerintah, penjajah) maka itu harus dimusnahkan. Keadaan bercampur aduk dengan pimpinan agama yang vested dan mudah memberi cap kafir bagi mereka yang tidak sepaham. Itulah secara umum yang terjadi di sekitar Ngayogyakarta pada saat itu.

Cap kafir ini sangat mujarab sehingga orang tidak ada yang mempertanyakan kekeliruan ini terus terjadi. Para pengikut agama yakin seyakin yakinnya bahwa perilaku kafir adalah sebesar-besarnya dosa. Jadi, harus dijauhi.

Tetapi mereka banyak yang tidak paham makna iman, musyrik, mistik, sholat, ibadah, kafir, dan sesajen campur baur menjadi kepercayaan seakan kebenaran ajaran yang wajib ditaati. Tanpa reserve.

Ketika Darwis membahas semua itu dengan ayahandanya yang diperankan oleh Ikrangera, sang ayah tidak sepenuhnya menerima. Dikatakannya bahwa agama itu bukan soal akal saja, tetapi juga harus dengan hati.

Pernyataan ini ada benarnya, tetapi hati yang bagaimana dulu? Hati yang sudah dilumuti kesenangan duniawi, kedudukan, kepangkatan, kewibawaan, tentunya akan memelihara kebiasaan yang dibungkus dengan kepercayaan yang seolah-olah agung. Tidak jarang hati seperti ini justru telah mengikat kita dengan ketamakan duniawi. Kita tidak lagi menjadi bebas, tetapi terperdaya oleh hawa nafsu.

Muhammad Darwis tetap tidak bisa menerima situasi demikian. Tetapi bagaimana caranya? Inilah yang menjadi esensi perjuangannya. Darwis lalu pergi menunaikan ibadah haji ke Mekah al Mukaramah. Di sanalah Darwis sempat membaca pemikiran-pemikiran Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh.

Muhammad Abduh (1849-1905) pemikir modern dari Mesir yang menekankan betapa pentingya akal. Seperti yang dituangkan di dalam Surah Al-Baqarah (30-34) tentang kejadian manusia, jelas sekali bahwa kelebihan manusia di atas makhluk hidup lainnya adalah karena kekuatan akalnya. Akal-fikiran itulah yang membuat manusia layak menjadi khalifatul-fil-ardli (pemimpin di muka bumi).

Abduh mengajarkan bahwa manusia diberikan anugerah intelegensia oleh Allah, untuk dipergunakan. Manusia bukanlah kerbau yang ditusuk hidungnya lalu mengekor ke mana saja maunya pimpinan.

Abduh berprinsip bahwa kebebasan berpikir untuk selalu bertanya dan berinovasi adalah modal kemajuan sebuah negara. Negara maju, menurut Abduh, adalah negara yang pandai menggunakan otaknya.

Dengan demikian, ilmu pengetahuan terus berkembang sesuai dengan kemajuan zaman. Itulah kelebihan orang Barat ketimbang Timur. Dalam konteks ini barangkali Abduh berpendapat “saya melihat Islam di negara Barat, tetapi sedikit Muslim. Dan saya melihat banyak Muslim di Timur, tetapi tidak ada Islam”.

Abduh juga dikenal dekat dengan tokoh-tokoh dari kalangan Nasrani dan Yahudi.

Rupanya pemikiran Abduh sejalan dengan apa yang dipikirkan Darwis. Tidak heran kalau Darwis sering berpendapat bahwa guru agama bukanlah yang menentukan segalanya. Kebenaran harus bersama-sama dicari, bukan hanya milik guru.

Pola pendidikan ini tentu sangat berbeda diametral dengan yang selama ini dianggap kebenaran di Ngayogyakarta, yakni petuah guru adalah kebenaran. Murid hanya boleh mengikuti, tanpa ada bantahan sedikitpun.

Seperti kebiasaan masa itu, orang Indonesia yang pergi berhaji, lalu mendapat nama baru. Begitupun Darwis, namanya jadi Ahmad Dahlan (AD). Dengan bekal nalar yang kuat ditambah pengetahuan agama yang semakin banyak selama di Makkah al-Mukaramah, AD semakin memiliki modal untuk melakukan perubahan.

Sepulang dari Mekah, AD dijadikan Imam Masjid di Kauman dan berhak memberikan tausiah. Ceramah-ceramahnya agak berbeda dengan para kiai umumnya waktu itu yang sangat menekankan penerimaan tanpa banyak bertanya, AD justru menekankan betapa pentingnya akal.

Bertanya dan diskusi adalah modal awal untuk maju. AD juga mengajarkan bahwa Al-Qur’an dapat dikaji sesuai dengan nuansa ke kinian, tidak statis tapi dinamis. Tentu saja tausiah model ini cukup membuat para kiai saat itu merinding, karena sudah keluar dari pakem.

Dengan bekal pengetahuannya tentang ilmu bumi dan penggunaan kompas, AD mempertanyakan arah sholat yang sudah bertahun-tahun diterima sebagai suatu kebenaran. Inipun membuat hampir semua jamaah terutama para kiainya tersinggung. Mereka tidak mau menerima penjelasan berbasis ilmu pengetahuan yang dipakai AD.

Inilah barangkali yang ada di dalam salah satu ayat Surah Al-Baqarah ‘tertutuplah mata dan hatinya, sehingga mereka tidak mau belajar’.

Ahmad Dahlan bependapat bahwa penggunaan alat dan ilmu pengetahuan adalah bagian dari proses modernisasi. Akan tetapi tidak semudah membalikkan tangan untuk meyakinkan mereka yang sudah larut dengan kebiasaan-kebiasaan yang telah mengakar. Kala itu modernisasi bahkan bisa dicap sebagai langkah menuju ke kafir atau meniadakan Tuhan. Dus, modernisasi lebih berat dari tabu! Harus dijauhi.

Karena perbedaan yang dianggap prinsipil, maka AD diberhentikan dari jabatan Imam mesjid. Dan AD membuat mesjid kecil sekalian dipergunakan untuk belajar mereka yang mulai berpikir terbuka. Para muridnya memanggil kiayi, lengkapnya Kiai Haji Ahmad Dahlan (KHAD).

Pola pengajiannya sangat berbeda dengan kebiasaan saat itu. Ketika ada beberapa orang muda tertarik dengan pemikiran KHAD bertanya apa itu agama. KHAD malah memainkan biolanya yang membuat orang-orang muda menjadi tenang mendengar kesyahduannya.

Lalu biola itu diberikan kepada salah seorang pemuda dan diminta memainkannya. Keruan saja suaranya menjadi berantakan, karena pemuda itu tidak punya ilmu dan keahlian memainkan biola.

Seusai itu KHAD menerangkan makna agama ‘Agama bagaikan musik indah yang mampu memberikan kesyahduan, ketenangan, dan kebahagiaan. Tetapi harus dilakukan dengan ilmu pengetahuan, kalau tidak malah bisa menjadi kacau dan jadi bahan tertawaan’.

Perjuangannya semakin mendapat tantangan dan tidak jarang KHAD dikategorikan orang kafir. Akan tetapi KHAD semakin “keukeuh” bahwa perubahan harus dilakukan.

Maka KHAD mempelajari organisasi-organisasi modern yang mengajak pada perubahan, terutama Budi Utomo. Dari situ muncullah inspirasi pendirian Muhammadiyah. Maka lahirlah Muhammadiyah pada tanggal 18 Nopember 1912, sebagai perserikatan non-politik.

Berbasis perjuangan melalui pendidikan dan kesehatan Muhammadiyah terus berkembang secara kuantitatif. Secara kualitatif, Muhammadiyah harus mulai introspeksi, karena tantangan zamannya juga semakin kompleks.

Tanpa harus berubah menjadi sebuah partai, Muhammadiyah bisa dengan tegar memberikan masukan kepada penyelenggara negara. Yang jelas, titipan KHAD harus terus dipegang “hidupilah Muhammadiyah, tetapi jangan mencari penghidupan dari Muhammadiyah”. Insya Allah. (***)

*) Pengurus ICMI