JAKARTA, KOMPAS.com — Peneliti Senior Lembaga Survei Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan, warga Muhammadiyah relatif otonom (mandiri) dari elite politik dalam menentukan pilihan politiknya. “Salah kaprah kalau kemudian elite politik mengira dengan menguasai elite Muhammadiyah kemudian bisa mempengaruhi pilihan warga Muhammadiyah. Warga Muhammadiyah ini sudah dewasa dan sudah lama tidak memiliki afiliasi (keterkaitan) terhadap pilihan politik elitenya,” katanya di Jakarta, Senin (5/7/2010).
Menurut dia, siapa pun yang menjadi pimpinan Muhammadiyah harus menyadari bahwa selama ini Muhammadiyah telah melakukan politik tingkat tinggi. “Di mana Muhammadiyah mampu menjelma menjadi ormas yang dewasa dan tetap sebagai payung bersama partai politik,” katanya.
Ia mencontohkan, pada Pemilu Presiden 2009, Ketua Muhammadiyah Din Syamsuddin pada waktu itu secara tidak langsung menjadi juru bicara pasangan calon Jusuf Kalla-Wiranto saat itu. “Namun hasilnya, menurut survei LSI, 58 persen suara dari warga Muhammadiyah memilih SBY-Boediono dan hanya 18 persen yang memilih JK-Wiranto, sisanya memilih Mega-Prabowo,” katanya.
Contoh lainnya, tidak semua warga Muhammadiyah ternyata memilih Partai Amanat Nasional meskipun partai tersebut didirikan oleh tokoh Muhammadiyah. “Begitu pula dengan munculnya Partai Matahari Bangsa (PMB) yang didirikan para tokoh muda Muhammadiyah pada Pemilu 2009,” kata Burhanuddin. Partai ini bahkan tenggelam dan tidak meraih satu kursi pun di DPR.
Ia mengatakan, kedewasaan Muhammadiyah juga terlihat dari banyaknya tokoh yang berkiprah di berbagai partai politik, seperti PAN, PKS, dan Golkar.
Menurut dia, kemandirian dari elite politik tersebut menguntungkan organisasi Muhammadiyah dalam berkiprah. “Perseteruan ataupun persengketaan elite politik dan tarik-menarik di ranah politik tidak mempengaruhi organisasi Muhammadiyah,” katanya.
